PPh Pasal 21

November 24, 2009

KATA PENGANTAR

 

Bagi kebanyakan mahasiswa, pajak dianggap suatu ilmu yang sulit dipelajari penuh dengan kata – kata yang rumit dan sulit dimengerti. Oleh sebab itu mahasiswa makin dirasakan perlunya buku yang dapat membantu mempelajari pajak.

Makalah ini merupakan pegangan kami dalam memberikan kuliah pajak yang diberi judul PPh pasal 21. isinya hanya membahas teori dan cara – cara perhitungan disertai contoh soal yang belum mempunyai jawaban. Jawaban contoh soal tersebut akan dibahas ketika presentasi.

Untuk memudahkan dan mempercepat memahami materi, diharapkan mahasiswa terlebih dahulu mempelajari materi sebelum materi tersebut dibahas pada presentasi.

Pada saat pembahasan, mahasiswa lain diharapkan lebih banyak menyimak, agar mahasiswa lebih mengerti apa yang di presentasikan.

Semoga makalah ini dapat membantu mahasiswa memahami materi PPh pasal 21. Dalam penulisan makalah ini, mungkin ditemui berbagai kesalahan, baik penulisan maupun penyajian materi. Oleh karena itu kritik & saran semua pihak sangat kami harapkan untuk kesempurnaan isi makalah ini.

 

Penulis

 

 

 

LATAR BELAKANG MASALAH

 

Di era globalisasi saat ini disetiap negara sangat membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran negara salah satunya yaitu pajak, karena dengan adanya pajak di suatu negara dapat membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Dengan adanya pemungutan pajak di Indonesia dapat mengurangi beban negara. Saat ini sedang dicanangkan program wajib pajak salah satunya pajak penghasilan.

Dalam makalah ini kami akan membahas PPh pasal 21 yang nantinya akan dipresentasikan.

 

Pengertian Pajak Penghasilan 21

  • PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa  gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri  sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.

 

Unsur-unsur PPh Pasal 21

  • Wajib Pajak
  • Pemotong Pajak
  • Obyek Pajak
  • Tarif Pajak

 

Wajib Pajak PPh Pasal 21

  • Pegawai Tetap
  • Pegawai Lepas
  • Penerima Pensiun
  • Penerima Honorarium
  • Penerima Upah

Bukan  Wajib Pajak PPh Pasal 21

  • Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing
  • Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Mentri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain.

 

Pemotong Pajak PPh

  • Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik induk maupun cabang
  • Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Instansi, Departemen, KBRI, dll
  • Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK, THT
  • BUMN/ BUMD
  • Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, organisasi

 

Bukan Pemotong PPh 21

  • Perwakilan Diplomatik seperti kedutaan besar negara sahabat
  • Badan / Organisasi Internasional seperti organisasi PBB

 

Obyek Pajak PPh Pasal 21

  • Penghasilan Teratur
  • Penghasilan Tidak Teratur
  • Upah harian, mingguan, satuan & borongan
  • Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
  • Uang tebusan pensiun, Pesangon THT, dll
  • Honorarium dengan nama dan bentuk apapun
  • Imbalan dengan nama dan bentuk apapun
  • Penghasilan natura yang diberikan oleh bukan wajib pajak

 

Tidak Termasuk Penghasilan

  • Pembayaran oleh perusahaan asuransi
  • Penerimaan dalam bentu Natura
  • Iuran pensiun & THT yang dibayar pemberi kerja
  • Natura yang diberikan oleh pemerintah
  • Kenikmatan Pajak yang ditanggung pemberi kerja

 

Pengurang Penghasilan yang diperbolehkan

1.    Biaya Jabatan , khusus untuk Peg. Tetap:

–  Tanpa melihat memiliki jabatan atau tidak

–  Besarnya 5% dari Penghasilan Bruto  maksimum Rp 1.296.000 setahun atau                Rp 108.000 sebulan

2. Iuran Pensiun dan THT

  • Iuran Pensiun dan THT

–   Yang dibayar pegawai

–   Yayasan dana pensiun yang di  setujui menteri keuangan

–   Jumlahnya tidak dibatasi

3. Biaya Pensiun

  • Khusus untuk  penerima pensiun berkala atau bulanan

Besarnya 5% dari uang pensiun maksimu Rp 432.000 setahun atau   Rp  36.000      sebulan

4.Penghasilan Tidak Kena Pajak  (PTKP)

  • Menurut  keadaan  wajib  pajak   tanggal  1 januari /awal tahun, khusunya WPDN
  • Keadaan pada saat datang ke Indonesia khusus WNA

 

Besarnya PTKP :

  • WP  sendiri                                                   Rp. 2.880.000/tahun
  • Status Kawin                                                Rp. 1.440.000/tahun
  • Istri berpenghasilan                                   Rp. 2.880.000/tahun
  • Tanggunan Mak 3 orang                          Rp. 1.440.000/tahun

PTKP untuk istri berpenghasilan  tidak digunakan untuk menghitung PPh 21 . PTKP ini khusus untuk menghitung bagi wajib pajak orang pribadi yang istrinya  berpenghasilan yang wajib menyampaikan SPT Tahunan.

Tarif Pajak PPh Pasal 21

5%   penghasilan s/d Rp 25 juta

10% penghasilan Rp 25 juta s/d Rp 50 juta

15% penghasilan Rp 50 juta s/d 100 juta

25% penghasilan Rp 100 juta s/d 200 juta

35% penghasilan diatas 200 juta

 

Tarif Pajak PPh Pasal 21

10%   penghasilan s/d Rp 25 juta

15%  penghasilan Rp 25 juta s/d Rp 50 juta

30% penghasilan diatas Rp 50 juta

 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari :

1. Pegawai tetap

2. Penerima pensiun berkala

3. Pegawai tidak tetap

4. Pemagang, calon pegawai

5. Kegiatan Multilevel marketing

 

Penghasilan Bruto dari :

1. Honorarium, Bea siswa,  uang saku, hadiah penghargaan, komisi, dll.

2. Honorarium anggota dewan komisaris/ pengawas tidak merangkap peg. Tetap

3. Jasa produksi, tantiem, bonus yang diterima mantan pegawai

4. Penarikan dana pensiun iuran pasti

5. Pembayaran lain : pemain musik, olahragawan dll

 

Tarif 15%  dikenakan atas Tenaga Ahli Dengan Norma Perhitungan 50%

Penghasilan bruto yang dibayarkan kpd  :

–  Pengacara

–  Akuntan

–  Arsitek

–  Dokter

–  Konsultan, notaris

–  Penilai, aktuaris

 

Tarif 5 % dikenakan atas

  • Upah harian
  • Upah mingguan
  • Upah satuan
  • Upah borongan

Jika upah yg diterima sehari diatas   Rp 24.000 sehari  dan tidak lebih dari  Rp 240.000 sebulan dan tidak dibayarkan secara bulanan

 

Menghitung PKP  ( WNI )

1. Bekerja sejak awal tahun ( Jan – Des )

Penghasilan bruto /bulan                        Rp XXX

Biaya-biaya yg diperkenankan   Rp XXX

Penghasilan Neto                           Rp XXX  x 12

PTKP                                                  Rp XXX

PKP                                                     Rp XXX

2. Bekerja pada tahun berjalan ( Sep – Des )

Penghasilan bruto /bulan                        Rp XXX

Biaya-biaya yg diperkenankan   Rp XXX

Penghasilan Neto                           Rp XXX  x 4

PTKP                                                  Rp XXX

PKP                                                     Rp XXX

 

Menghitung penghasilan neto tidak perlu disetahunkan

3. Berhenti bekerja karena Pensiun

Perhitungan sama dengan poin 2

 

4. Berhenti karena meninggal sebelum tahun pajak berakhir ( misal meninggal     Agustus )

Penghasilan bruto /bulan                        Rp XXX

Biaya-biaya yg diperkenankan   Rp XXX

Penghasilan Neto                           Rp XXX  x 12

PTKP                                                  Rp XXX

PKP                                                     Rp XXX

 

 

 

 

Menghitung PKP  ( WNA ) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia

1. Bekerja Sejaka awal tahun ( Jan –  Des )

Penghasilan bruto /bulan                        Rp XXX

Biaya-biaya yg diperkenankan   Rp XXX

Penghasilan Neto                           Rp XXX  x 12

PTKP                                                  Rp XXX

PKP                                                     Rp XXX

 

2. Bekerja tidak setahun penuh ( Sep-Des )

Penghasilan bruto /bulan                        Rp XXX

Biaya-biaya yg diperkenankan   Rp XXX

Penghasilan Neto                           Rp XXX  x 12

PTKP                                                  Rp XXX

PKP                                                     Rp XXX

 

3. Berhenti bekerja karena meninggalkan Indonesia

Penghasilan bruto /bulan                        Rp XXX

Biaya-biaya yg diperkenankan   Rp XXX

Penghasilan Neto                           Rp XXX  x 12

PTKP                                                  Rp XXX

PKP                                                     Rp XXX

 

Menghitung PPh Pasal 21 ( WNA )

Untuk WNA yang tinggal kurang dari 183 hari diperkenanakan PPh Pasal 26, tarif 20% dari penghasilan bruto

 

 

 

Hello world!

November 24, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!